Hidayatullah.com--Kesalahan
teknis yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan ujian nasional (UN)
2013 di 11 provinsi membuat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) kecewa
berat.
Pimpinan Pusat IPM, melalui sekretarisnya menyampaikan rasa
kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dianggap lalai dalam mengawal Ujian
Nasional ini berjalan dengan baik tahun ini.
“Pelajar Indonesia merasa telah diberi harapan palsu oleh Pemerintah terkait carut marutnya sistem Ujian Nasional yang selalu membuat pelajar resah menghadapinya, ditambah lagi jadwal Ujian Nasional yang ditunda hanya karena kesalahan teknis dari percetakan,” ujar
Sekretaris PP IPM, Dzar Al Banna dalam rilis yang dikirim ke kantor redaksi hidayatullah.com, “ Senin (15/04/2013).
Karenanya PP IPM menghimbau kepada Kemendikbud agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya, dan memberi sanksi kepada penyelenggara teknis UN secara nasional, serta memberi sanksi terhadap perusahaan percetakaan.
“Karena harapan UN tepat waktu sangat ditunggu pelajar Indonesia. Jangan sampai terulang di UN untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP),” tambah Dzar.
Meski IPM mengaku selama ini tegas menolak adanya UN, karena banyak hal-hal tidak diinginkan, namun organisasi pelajar yang pernah meraih sebagai organisasi terbaik se-Indonesia 2011 dan OKP Terbaik Se-Asia Tenggara 2012 mengaku membuka posko pengaduan UN 2013 dengan mengirimkan laporan tindak kecurangan selama UN 2013 dengan alamat email: pengaduan_un(at) ipm.or.id.
“Pelajar Indonesia merasa telah diberi harapan palsu oleh Pemerintah terkait carut marutnya sistem Ujian Nasional yang selalu membuat pelajar resah menghadapinya, ditambah lagi jadwal Ujian Nasional yang ditunda hanya karena kesalahan teknis dari percetakan,” ujar
Sekretaris PP IPM, Dzar Al Banna dalam rilis yang dikirim ke kantor redaksi hidayatullah.com, “ Senin (15/04/2013).
Karenanya PP IPM menghimbau kepada Kemendikbud agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya, dan memberi sanksi kepada penyelenggara teknis UN secara nasional, serta memberi sanksi terhadap perusahaan percetakaan.
“Karena harapan UN tepat waktu sangat ditunggu pelajar Indonesia. Jangan sampai terulang di UN untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP),” tambah Dzar.
Meski IPM mengaku selama ini tegas menolak adanya UN, karena banyak hal-hal tidak diinginkan, namun organisasi pelajar yang pernah meraih sebagai organisasi terbaik se-Indonesia 2011 dan OKP Terbaik Se-Asia Tenggara 2012 mengaku membuka posko pengaduan UN 2013 dengan mengirimkan laporan tindak kecurangan selama UN 2013 dengan alamat email: pengaduan_un(at) ipm.or.id.
Seperti diketahui, 11 provinsi tidak dapat melaksanakan UN sesuai jadwal. Di antaranya; Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.*
